Sejarah BPUPKI

A. Latar Belakang dan Sejarah

               Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai atau dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan R.P. Soeroso.Adapun latar belakang pembentukan BPUPKI secara formil, termuat dalam Maklumat Gunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945, dilihat dari latar belakang dikeluarnya Maklumat No. 23 itu adalah karena kedudukan Facisme (kekuasaan) Jepang yang sudah sangat terancam. Maka sebenarnya, kebijaksanaan Pemerintah Jepang dengan membentuk BPUPKI bukan merupakan kebaikan hati yang murni tetapi Jepang hanya ingin mementingkan dirinya sendiri, yaitu pertama; Jepang ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan cara memikat hati rakyat Indonesia, dan yang kedua; untuk melaksanakan politik kolonialnya.
Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh R.P.Soeroso, dengan wakil Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda (orang Jepang).
Pada tahun 1944 saipan jatuh ke tangan sekutu.dengan pasukan jepang di Papua Nugini Kepulauan Solomon,dan Kepulauan Marshall yang berhasil di pukul mundur oleh pasukan sekutu.Dalam situasi kritis tersebut,pada tanggal 1 maret 1945 Letnan Jendral Kumakici Harada , pimpinan pemerintah pendudukan jepang di jawa , mengumumkan pembentukan badan penyelidik Usaha-usaha persiapan kemerdekan INDONESIA (Dokuritsu Junbi Cosakai) . pengangkatan pengurus ini di umumkan pada tanggal 29 april 1945 .dr.Radjiman Wediodiningrat diangkat sebagai (Kaico), sedangkan yang duduk sebagai ketua muda (fuku kico) pertama di jabat oleh seorang jepang , Shucokai cirebon yang bernama Icibangase . R .P .Suroso diangkat sebagai kepala sekertariat dengan di bantu oleh Toyohiti Masuda dan Mr. A. G . Pringodigdo pada tanggal 28 mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian badan penyelidik Usaha-Usaha persiapan kemerdekaan bertempat di gedung Cuo sangi in, jalan pejambon (Sekarang GedungDepartemen Luar negri) ,jakarta.upacara peresmian itu dihadiri pula oleh dua pejabat jepang yaitu jendral Itagaki (panglima tentara ke tujuh yang bermarkas di singapura) dan letnan jendral nagano (panglima tentara Keenam belas yang baru ). Pada kesempatan itu di kibarkan bendera jepang ,Hinomaru oleh Mr.A.G. pringgodigdo yang disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh toyohiko Masuda.

B. Tujuan dibentuknya BPUPKI

           Tujuan dibentuk BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia medeka atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka.

C. Peran dan Fungsi BPUPKI

           Badan ini dibentuk untuk mempersiapkan hal hal penting berkenaan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka. BPUPKI dipimpin oleh dr. Radjiman Wedioninggrat. BPUPKI pernah menjalankan sidang sebanyak dua kali, yaitu :
Sidang gelombang pertama ( 29 Mei – 1 Juni 1945) yang membahas masalah berkenaan dengan dasar negara Indonesia. Tokoh tokoh yang berjasa mengusulkan konsep dasar negara adalah Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, Drs. Muhammad Hatta dan Ir. Soekarno. Konsep dasar negara itu diberi nama PANCASILA oleh Ir. Soekarno
Sidang gelombang kedua ( 10 – 17 Juli 1945) membahas rancangan UUD. BPUPKI menyerahkan tugas ini kepada Panitia Perancang UUD. Panitia ini berhasil membuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD dan batang tubuh UUD.
Kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena dianggap telah menyelesaian tugas tugasnya. Sebagai penggantinya, dibentuklah PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan tugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke bangsa Indonesia.

                                 PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA ( PPKI )
A. Latar Belakang dan Sejarah

  Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya pelaksanaan janji Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) dan R.P. Soeroso.
  Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh R.P.Soeroso, dengan wakil Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda.
  Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ir. soekarno untuk sebagai ketua PPKI dan Drs. Muh hata ditunjuk sebagai wakil ketuanya , sedangkan Mr.Ahmad Soerbadjo ditunjuk sebagai penasehatnya .
Karena BPUPKI dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Dokuritsu Junbi Iinkai, Komite Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno.Keanggotaan Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara 1 orang dari Maluku.

B. Tujuan dibentuknya PPKI

Tujuan dibentuknya PPKI adalah untuk mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia.

C. Peran dan Fungsi PPKI

     Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 membahas masalah Undang-Undang Dasar pengangkatan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan komite nasional.
Pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibahas masalah pembagian wilayah Indonesia dan menetapkan kementrian dalam lingkungan pemerintahan. Ada dua belas kementrian itu adalah:
1. Departemen Dalam Negeri
2. Departemen Luar Negeri
3. Departemen Kehakiman
4. Departemen Keuangan
5. Departemen Kemakmuran
6. Departemen Kesehatan
7. Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan
8. Departemen Sosial
9. Departemen Pertahanan
10. Departemen Perhubungan
11. Departemen Penerangan
12. Departemen Pekerjaan Umum

        Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 memiliki agenda utama membahas Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Susunan pengurus PNI adalah sebagai berikut:
Pemimpin Utama : Ir. Soekarno
Pemimpin Ketua : Drs. Moh. Hatta
Dewan Pemimpin : Mr. Gatot Tarunamihardja, Mr. Iwa Kusumasumantri, Mr. A.A Maramis, Sayuti Melik, dan Mr. Sujono

Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian sejak tanggal 3 Juni 1947 pemerintah mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai satu-satunya wadah perjuangan bersenjata
Tanggal 2 September 1945 dibentuk cabinet presidential pertama. Susunannya adalah sebagai berikut:
Perdana Mentri : Presiden Soekarno
Menteri Dalam Negeri : R. A. A. Wiranatakusumah
Menteri Luar Negeri : Mr. Ahmad Subardjo
Menteri Kehakiman : Prof. Dr.. Soepomo, SH
Menteri Kemakmuran : Ir. D. P. Surakhman
Menteri Keuangan : Mr. A. A. Maramis
Menteri Kesehatan : dr. R. Boentaran M.
Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara
Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri
Menteri Penerangan : Mr. Ahmad Syarifuddin
Menteri Perhubungan : R. Abikusno Cokrosuyoso
Menteri Keamanan Rakyat : Suprijadi
Menteri Pekerjaan Umum : R. Abikusno Cokrosyoso
Menteri Negara : K. H. Wachid Hasyim
Menteri Negara : Dr. M. Amir
Menteri Negara : Mr. R. M. Sartono
Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata
Menteri Negara : Mr. A. A. Maramis